Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi Alqadrie mengatakan, PDIP di Kalbar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, tetap jadi rujukan dan dipastikan tidak akan menjagokan Karolin sebagai calon gubernur, apabila sudah dilantik menjadi Bupati Landak.
Sesuai ketentuan terbaru, seorang anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), mesti mundur terlebih dahulu, apabila ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Seorang bupati atau walikota, harus mundur untuk bisa ikut Pilkada Gubernur. “Figur bermunculan seperti Walikota Pontianak Sutarmidji, Bupati Mempawah Ria Norsan, Bupati Landak Adrianus Asia dan Bupati Sanggau Paulos Hadi. Ini kalau bicara masalah konteks PDIP,” kata Usmulyadi, Kamis (25/2).
Empat orang ini dikenal dekat, sangat loyal dan menghormati Cornelis dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalbar, dan Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar. Dari empat bupati dimaksud, Sutarmidji, Adrianus dan Ria Norsan, paling berpeluang diusung PDIP, karena sudah menjabat dua periode.
Sedangkan Paulos Hadi, baru satu periode menjabat. Sehingga ada pertimbangan kesinambungan pembangunan yang mesti diperhitungkan di Kabupaten Sanggau.
Kendati demikian, figur lain seperti Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, mantan Bupati Sintang Milton Crosby dan anggota DPR, Syarif Abdullah Alqadrie tidak bisa dianggap remeh, karena masing-masing sudah memiliki massa pendukung yang banyak.
Pemuda Kabupaten Landak Busri menyebutkan, majunya Karolin Margret Natasa sebagai calon Bupati Landak 2017, berdampak pada calon lain minder sebelum bertarung. Menurutnya, sosok Karolin, tak lain anak Gubernur Kalbar, Cornelis ini di Kabupaten Landak sudah tenar dan dikenal masyarakat.
Ia memprediksi, kekuatan dimiliki Karolin, sebagai politisi PDI Perjuangan, juga anggota DPR justru belum ditandingi oleh calon lain. “Saya lihat calon lain yang maju belum gencar melakukan kampanye. Politik pencitraan juga belum massif dilakukan,” tuturnya.
Belum Bahas
Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menegaskan, belum dilakukan pembahasan siapa yang akan diusung dalam Pilgub tahun 2018. Karena selaku ketua partai, kebijakan Cornelis masih dominan untuk merekomendasikan calon yang akan diusung.
“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Pilgub pada Juni 2018, tahapannya mulai berjalan pertengahan tahun 2017. Tinggal satu tahun lagi, tapi belum ada pembahasan di PDIP,” ungkap Sudarno.
Tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Arifin Ramdan mengharapkan, Pilgub tahun 2018 mendatang, bisa berjalan sesuai harapan, dengan muncul warna lain sebagai implementasi keberagaman.
“Sekarang Gubernur Kalbar, Cornelis sudah menjabat dua periode. Alangkah baiknya periode berikutnya, figur yang muncul sebagai representasi masyarakat pesisir dan pantai, demi kebersamaan segenap lapisan masyarakat,” ungkap Arifin.
Siap Cagub
Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie memastikan kader internal diprioritaskan merebut kursi Gubernur Kalbar periode 2018–2023. “Saya sendiri sebagai salah satu bakal calon yang sudah mempersiapkan diri maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar pada Juni 2018 mendatang,” kata Syarif.
Ketua DPP Partai Golkar Koordinator Wilayah Kalimantan, Melki Laka Lena mengatakan, belum memikirkan calon yang akan diusung dalam Pilgub Kalbar tahun 2018, karena masih melakukan konsolidasi internal.
“Partai Golkar masih fokus pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munlaslub) bersama kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie,” ujar Melki.
Setelah dipilih Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munaslub, dilanjutkan dengan konsolidasi di daerah. Termasuk di antaranya menjaring bakal calon Gubernur Kalbar. Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmadi Usman memastikan kader internal diprioritaskan untuk bertarung merebur kursi Gubernur Kalbar tahun 2018 mendatang. “Tapi tergantung hasil survei. Kalau elektabilitas kader internal belum sesuai harapan, baru dicari figur dari luar,” kata Ahmadi. Ketika ditanya apakah akan mengusung Sutarmidji yang kader PPP, Ahmadi Usman, menolak memberikan komentar, karena waktu masih lama.
IPM Rendah
Sekda Kalimantan Barat (Kalbar), M. Zeet Hamdy Assovie, mengatakan belum maksimalnya infrastruktur dasar yang ada di Kalbar, menyebabkan provinsi itu masih menempati posisi ke 29 nasional untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk IPM di Kalbar masih menempati peringkat 29 nasional dengan nilai 64,89. Beberapa komponen belum bergerak untuk menunjang penambahan dari nilai tersebut," kata M Zeet di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, sebagai persiapan infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang harus di gerakan seperti jalan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya.
Menurutnya, yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait tujuan pembangunan bukan mengejar indeks tetapi bagaimana mengajak masyarakat untuk berpikir dan mau mengubah diri baik dari sisi pendidikan, menurunkan kematian bayi, dan meningkatkan PDB.
"Terkait hal itu, perencanaan merupakan hal utama dalam melakukan pekerjaan untuk itu lah pola budaya sangat di penting untuk diubah," tuturnya - (Sumber : http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/02/26/karolin-margret-natasa-daftar-balon-bupati-landak-figur-cagub-kalbal-bermunculan#sthash.Iov8FxF6.dpuf)
Bursa calon Gubernur Kalbar pertengahan
Juni 2018, bermunculan setelah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (F-PDIP DPR), Karolin Margret Natasa
mendaftar menjadi bakal calon Bupati Landak periode 2017–2022.
Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi Alqadrie mengatakan, PDIP di Kalbar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, tetap jadi rujukan dan dipastikan tidak akan menjagokan Karolin sebagai calon gubernur, apabila sudah dilantik menjadi Bupati Landak.
Sesuai ketentuan terbaru, seorang anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), mesti mundur terlebih dahulu, apabila ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Seorang bupati atau walikota, harus mundur untuk bisa ikut Pilkada Gubernur. “Figur bermunculan seperti Walikota Pontianak Sutarmidji, Bupati Mempawah Ria Norsan, Bupati Landak Adrianus Asia dan Bupati Sanggau Paulos Hadi. Ini kalau bicara masalah konteks PDIP,” kata Usmulyadi, Kamis (25/2).
Empat orang ini dikenal dekat, sangat loyal dan menghormati Cornelis dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalbar, dan Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar. Dari empat bupati dimaksud, Sutarmidji, Adrianus dan Ria Norsan, paling berpeluang diusung PDIP, karena sudah menjabat dua periode.
Sedangkan Paulos Hadi, baru satu periode menjabat. Sehingga ada pertimbangan kesinambungan pembangunan yang mesti diperhitungkan di Kabupaten Sanggau.
Kendati demikian, figur lain seperti Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, mantan Bupati Sintang Milton Crosby dan anggota DPR, Syarif Abdullah Alqadrie tidak bisa dianggap remeh, karena masing-masing sudah memiliki massa pendukung yang banyak.
Pemuda Kabupaten Landak Busri menyebutkan, majunya Karolin Margret Natasa sebagai calon Bupati Landak 2017, berdampak pada calon lain minder sebelum bertarung. Menurutnya, sosok Karolin, tak lain anak Gubernur Kalbar, Cornelis ini di Kabupaten Landak sudah tenar dan dikenal masyarakat.
Ia memprediksi, kekuatan dimiliki Karolin, sebagai politisi PDI Perjuangan, juga anggota DPR justru belum ditandingi oleh calon lain. “Saya lihat calon lain yang maju belum gencar melakukan kampanye. Politik pencitraan juga belum massif dilakukan,” tuturnya.
Belum Bahas
Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menegaskan, belum dilakukan pembahasan siapa yang akan diusung dalam Pilgub tahun 2018. Karena selaku ketua partai, kebijakan Cornelis masih dominan untuk merekomendasikan calon yang akan diusung.
“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Pilgub pada Juni 2018, tahapannya mulai berjalan pertengahan tahun 2017. Tinggal satu tahun lagi, tapi belum ada pembahasan di PDIP,” ungkap Sudarno.
Tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Arifin Ramdan mengharapkan, Pilgub tahun 2018 mendatang, bisa berjalan sesuai harapan, dengan muncul warna lain sebagai implementasi keberagaman.
“Sekarang Gubernur Kalbar, Cornelis sudah menjabat dua periode. Alangkah baiknya periode berikutnya, figur yang muncul sebagai representasi masyarakat pesisir dan pantai, demi kebersamaan segenap lapisan masyarakat,” ungkap Arifin.
Siap Cagub Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie memastikan kader internal diprioritaskan merebut kursi Gubernur Kalbar periode 2018–2023. “Saya sendiri sebagai salah satu bakal calon yang sudah mempersiapkan diri maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar pada Juni 2018 mendatang,” kata Syarif.
Ketua DPP Partai Golkar Koordinator Wilayah Kalimantan, Melki Laka Lena mengatakan, belum memikirkan calon yang akan diusung dalam Pilgub Kalbar tahun 2018, karena masih melakukan konsolidasi internal.
“Partai Golkar masih fokus pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munlaslub) bersama kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie,” ujar Melki.
Setelah dipilih Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munaslub, dilanjutkan dengan konsolidasi di daerah. Termasuk di antaranya menjaring bakal calon Gubernur Kalbar. Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmadi Usman memastikan kader internal diprioritaskan untuk bertarung merebur kursi Gubernur Kalbar tahun 2018 mendatang. “Tapi tergantung hasil survei. Kalau elektabilitas kader internal belum sesuai harapan, baru dicari figur dari luar,” kata Ahmadi. Ketika ditanya apakah akan mengusung Sutarmidji yang kader PPP, Ahmadi Usman, menolak memberikan komentar, karena waktu masih lama.
IPM Rendah
Sekda Kalimantan Barat (Kalbar), M. Zeet Hamdy Assovie, mengatakan belum maksimalnya infrastruktur dasar yang ada di Kalbar, menyebabkan provinsi itu masih menempati posisi ke 29 nasional untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk IPM di Kalbar masih menempati peringkat 29 nasional dengan nilai 64,89. Beberapa komponen belum bergerak untuk menunjang penambahan dari nilai tersebut," kata M Zeet di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, sebagai persiapan infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang harus di gerakan seperti jalan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya.
Menurutnya, yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait tujuan pembangunan bukan mengejar indeks tetapi bagaimana mengajak masyarakat untuk berpikir dan mau mengubah diri baik dari sisi pendidikan, menurunkan kematian bayi, dan meningkatkan PDB.
"Terkait hal itu, perencanaan merupakan hal utama dalam melakukan pekerjaan untuk itu lah pola budaya sangat di penting untuk diubah," tuturnya - See more at: http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/02/26/karolin-margret-natasa-daftar-balon-bupati-landak-figur-cagub-kalbal-bermunculan#sthash.Iov8FxF6.dpuf
Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi Alqadrie mengatakan, PDIP di Kalbar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, tetap jadi rujukan dan dipastikan tidak akan menjagokan Karolin sebagai calon gubernur, apabila sudah dilantik menjadi Bupati Landak.
Sesuai ketentuan terbaru, seorang anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), mesti mundur terlebih dahulu, apabila ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Seorang bupati atau walikota, harus mundur untuk bisa ikut Pilkada Gubernur. “Figur bermunculan seperti Walikota Pontianak Sutarmidji, Bupati Mempawah Ria Norsan, Bupati Landak Adrianus Asia dan Bupati Sanggau Paulos Hadi. Ini kalau bicara masalah konteks PDIP,” kata Usmulyadi, Kamis (25/2).
Empat orang ini dikenal dekat, sangat loyal dan menghormati Cornelis dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalbar, dan Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar. Dari empat bupati dimaksud, Sutarmidji, Adrianus dan Ria Norsan, paling berpeluang diusung PDIP, karena sudah menjabat dua periode.
Sedangkan Paulos Hadi, baru satu periode menjabat. Sehingga ada pertimbangan kesinambungan pembangunan yang mesti diperhitungkan di Kabupaten Sanggau.
Kendati demikian, figur lain seperti Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, mantan Bupati Sintang Milton Crosby dan anggota DPR, Syarif Abdullah Alqadrie tidak bisa dianggap remeh, karena masing-masing sudah memiliki massa pendukung yang banyak.
Pemuda Kabupaten Landak Busri menyebutkan, majunya Karolin Margret Natasa sebagai calon Bupati Landak 2017, berdampak pada calon lain minder sebelum bertarung. Menurutnya, sosok Karolin, tak lain anak Gubernur Kalbar, Cornelis ini di Kabupaten Landak sudah tenar dan dikenal masyarakat.
Ia memprediksi, kekuatan dimiliki Karolin, sebagai politisi PDI Perjuangan, juga anggota DPR justru belum ditandingi oleh calon lain. “Saya lihat calon lain yang maju belum gencar melakukan kampanye. Politik pencitraan juga belum massif dilakukan,” tuturnya.
Belum Bahas
Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menegaskan, belum dilakukan pembahasan siapa yang akan diusung dalam Pilgub tahun 2018. Karena selaku ketua partai, kebijakan Cornelis masih dominan untuk merekomendasikan calon yang akan diusung.
“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Pilgub pada Juni 2018, tahapannya mulai berjalan pertengahan tahun 2017. Tinggal satu tahun lagi, tapi belum ada pembahasan di PDIP,” ungkap Sudarno.
Tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Arifin Ramdan mengharapkan, Pilgub tahun 2018 mendatang, bisa berjalan sesuai harapan, dengan muncul warna lain sebagai implementasi keberagaman.
“Sekarang Gubernur Kalbar, Cornelis sudah menjabat dua periode. Alangkah baiknya periode berikutnya, figur yang muncul sebagai representasi masyarakat pesisir dan pantai, demi kebersamaan segenap lapisan masyarakat,” ungkap Arifin.
Siap Cagub Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie memastikan kader internal diprioritaskan merebut kursi Gubernur Kalbar periode 2018–2023. “Saya sendiri sebagai salah satu bakal calon yang sudah mempersiapkan diri maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar pada Juni 2018 mendatang,” kata Syarif.
Ketua DPP Partai Golkar Koordinator Wilayah Kalimantan, Melki Laka Lena mengatakan, belum memikirkan calon yang akan diusung dalam Pilgub Kalbar tahun 2018, karena masih melakukan konsolidasi internal.
“Partai Golkar masih fokus pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munlaslub) bersama kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie,” ujar Melki.
Setelah dipilih Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munaslub, dilanjutkan dengan konsolidasi di daerah. Termasuk di antaranya menjaring bakal calon Gubernur Kalbar. Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmadi Usman memastikan kader internal diprioritaskan untuk bertarung merebur kursi Gubernur Kalbar tahun 2018 mendatang. “Tapi tergantung hasil survei. Kalau elektabilitas kader internal belum sesuai harapan, baru dicari figur dari luar,” kata Ahmadi. Ketika ditanya apakah akan mengusung Sutarmidji yang kader PPP, Ahmadi Usman, menolak memberikan komentar, karena waktu masih lama.
IPM Rendah
Sekda Kalimantan Barat (Kalbar), M. Zeet Hamdy Assovie, mengatakan belum maksimalnya infrastruktur dasar yang ada di Kalbar, menyebabkan provinsi itu masih menempati posisi ke 29 nasional untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk IPM di Kalbar masih menempati peringkat 29 nasional dengan nilai 64,89. Beberapa komponen belum bergerak untuk menunjang penambahan dari nilai tersebut," kata M Zeet di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, sebagai persiapan infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang harus di gerakan seperti jalan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya.
Menurutnya, yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait tujuan pembangunan bukan mengejar indeks tetapi bagaimana mengajak masyarakat untuk berpikir dan mau mengubah diri baik dari sisi pendidikan, menurunkan kematian bayi, dan meningkatkan PDB.
"Terkait hal itu, perencanaan merupakan hal utama dalam melakukan pekerjaan untuk itu lah pola budaya sangat di penting untuk diubah," tuturnya - See more at: http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/02/26/karolin-margret-natasa-daftar-balon-bupati-landak-figur-cagub-kalbal-bermunculan#sthash.Iov8FxF6.dpuf
Bursa calon Gubernur Kalbar pertengahan
Juni 2018, bermunculan setelah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (F-PDIP DPR), Karolin Margret Natasa
mendaftar menjadi bakal calon Bupati Landak periode 2017–2022.
Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi Alqadrie mengatakan, PDIP di Kalbar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, tetap jadi rujukan dan dipastikan tidak akan menjagokan Karolin sebagai calon gubernur, apabila sudah dilantik menjadi Bupati Landak.
Sesuai ketentuan terbaru, seorang anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), mesti mundur terlebih dahulu, apabila ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Seorang bupati atau walikota, harus mundur untuk bisa ikut Pilkada Gubernur. “Figur bermunculan seperti Walikota Pontianak Sutarmidji, Bupati Mempawah Ria Norsan, Bupati Landak Adrianus Asia dan Bupati Sanggau Paulos Hadi. Ini kalau bicara masalah konteks PDIP,” kata Usmulyadi, Kamis (25/2).
Empat orang ini dikenal dekat, sangat loyal dan menghormati Cornelis dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalbar, dan Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar. Dari empat bupati dimaksud, Sutarmidji, Adrianus dan Ria Norsan, paling berpeluang diusung PDIP, karena sudah menjabat dua periode.
Sedangkan Paulos Hadi, baru satu periode menjabat. Sehingga ada pertimbangan kesinambungan pembangunan yang mesti diperhitungkan di Kabupaten Sanggau.
Kendati demikian, figur lain seperti Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, mantan Bupati Sintang Milton Crosby dan anggota DPR, Syarif Abdullah Alqadrie tidak bisa dianggap remeh, karena masing-masing sudah memiliki massa pendukung yang banyak.
Pemuda Kabupaten Landak Busri menyebutkan, majunya Karolin Margret Natasa sebagai calon Bupati Landak 2017, berdampak pada calon lain minder sebelum bertarung. Menurutnya, sosok Karolin, tak lain anak Gubernur Kalbar, Cornelis ini di Kabupaten Landak sudah tenar dan dikenal masyarakat.
Ia memprediksi, kekuatan dimiliki Karolin, sebagai politisi PDI Perjuangan, juga anggota DPR justru belum ditandingi oleh calon lain. “Saya lihat calon lain yang maju belum gencar melakukan kampanye. Politik pencitraan juga belum massif dilakukan,” tuturnya.
Belum Bahas
Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menegaskan, belum dilakukan pembahasan siapa yang akan diusung dalam Pilgub tahun 2018. Karena selaku ketua partai, kebijakan Cornelis masih dominan untuk merekomendasikan calon yang akan diusung.
“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Pilgub pada Juni 2018, tahapannya mulai berjalan pertengahan tahun 2017. Tinggal satu tahun lagi, tapi belum ada pembahasan di PDIP,” ungkap Sudarno.
Tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Arifin Ramdan mengharapkan, Pilgub tahun 2018 mendatang, bisa berjalan sesuai harapan, dengan muncul warna lain sebagai implementasi keberagaman.
“Sekarang Gubernur Kalbar, Cornelis sudah menjabat dua periode. Alangkah baiknya periode berikutnya, figur yang muncul sebagai representasi masyarakat pesisir dan pantai, demi kebersamaan segenap lapisan masyarakat,” ungkap Arifin.
Siap Cagub Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie memastikan kader internal diprioritaskan merebut kursi Gubernur Kalbar periode 2018–2023. “Saya sendiri sebagai salah satu bakal calon yang sudah mempersiapkan diri maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar pada Juni 2018 mendatang,” kata Syarif.
Ketua DPP Partai Golkar Koordinator Wilayah Kalimantan, Melki Laka Lena mengatakan, belum memikirkan calon yang akan diusung dalam Pilgub Kalbar tahun 2018, karena masih melakukan konsolidasi internal.
“Partai Golkar masih fokus pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munlaslub) bersama kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie,” ujar Melki.
Setelah dipilih Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munaslub, dilanjutkan dengan konsolidasi di daerah. Termasuk di antaranya menjaring bakal calon Gubernur Kalbar. Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmadi Usman memastikan kader internal diprioritaskan untuk bertarung merebur kursi Gubernur Kalbar tahun 2018 mendatang. “Tapi tergantung hasil survei. Kalau elektabilitas kader internal belum sesuai harapan, baru dicari figur dari luar,” kata Ahmadi. Ketika ditanya apakah akan mengusung Sutarmidji yang kader PPP, Ahmadi Usman, menolak memberikan komentar, karena waktu masih lama.
IPM Rendah
Sekda Kalimantan Barat (Kalbar), M. Zeet Hamdy Assovie, mengatakan belum maksimalnya infrastruktur dasar yang ada di Kalbar, menyebabkan provinsi itu masih menempati posisi ke 29 nasional untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk IPM di Kalbar masih menempati peringkat 29 nasional dengan nilai 64,89. Beberapa komponen belum bergerak untuk menunjang penambahan dari nilai tersebut," kata M Zeet di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, sebagai persiapan infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang harus di gerakan seperti jalan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya.
Menurutnya, yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait tujuan pembangunan bukan mengejar indeks tetapi bagaimana mengajak masyarakat untuk berpikir dan mau mengubah diri baik dari sisi pendidikan, menurunkan kematian bayi, dan meningkatkan PDB.
"Terkait hal itu, perencanaan merupakan hal utama dalam melakukan pekerjaan untuk itu lah pola budaya sangat di penting untuk diubah," tuturnya - See more at: http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/02/26/karolin-margret-natasa-daftar-balon-bupati-landak-figur-cagub-kalbal-bermunculan#sthash.Iov8FxF6.dpuf
Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi Alqadrie mengatakan, PDIP di Kalbar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, tetap jadi rujukan dan dipastikan tidak akan menjagokan Karolin sebagai calon gubernur, apabila sudah dilantik menjadi Bupati Landak.
Sesuai ketentuan terbaru, seorang anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), mesti mundur terlebih dahulu, apabila ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Seorang bupati atau walikota, harus mundur untuk bisa ikut Pilkada Gubernur. “Figur bermunculan seperti Walikota Pontianak Sutarmidji, Bupati Mempawah Ria Norsan, Bupati Landak Adrianus Asia dan Bupati Sanggau Paulos Hadi. Ini kalau bicara masalah konteks PDIP,” kata Usmulyadi, Kamis (25/2).
Empat orang ini dikenal dekat, sangat loyal dan menghormati Cornelis dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalbar, dan Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar. Dari empat bupati dimaksud, Sutarmidji, Adrianus dan Ria Norsan, paling berpeluang diusung PDIP, karena sudah menjabat dua periode.
Sedangkan Paulos Hadi, baru satu periode menjabat. Sehingga ada pertimbangan kesinambungan pembangunan yang mesti diperhitungkan di Kabupaten Sanggau.
Kendati demikian, figur lain seperti Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, mantan Bupati Sintang Milton Crosby dan anggota DPR, Syarif Abdullah Alqadrie tidak bisa dianggap remeh, karena masing-masing sudah memiliki massa pendukung yang banyak.
Pemuda Kabupaten Landak Busri menyebutkan, majunya Karolin Margret Natasa sebagai calon Bupati Landak 2017, berdampak pada calon lain minder sebelum bertarung. Menurutnya, sosok Karolin, tak lain anak Gubernur Kalbar, Cornelis ini di Kabupaten Landak sudah tenar dan dikenal masyarakat.
Ia memprediksi, kekuatan dimiliki Karolin, sebagai politisi PDI Perjuangan, juga anggota DPR justru belum ditandingi oleh calon lain. “Saya lihat calon lain yang maju belum gencar melakukan kampanye. Politik pencitraan juga belum massif dilakukan,” tuturnya.
Belum Bahas
Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menegaskan, belum dilakukan pembahasan siapa yang akan diusung dalam Pilgub tahun 2018. Karena selaku ketua partai, kebijakan Cornelis masih dominan untuk merekomendasikan calon yang akan diusung.
“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Pilgub pada Juni 2018, tahapannya mulai berjalan pertengahan tahun 2017. Tinggal satu tahun lagi, tapi belum ada pembahasan di PDIP,” ungkap Sudarno.
Tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Arifin Ramdan mengharapkan, Pilgub tahun 2018 mendatang, bisa berjalan sesuai harapan, dengan muncul warna lain sebagai implementasi keberagaman.
“Sekarang Gubernur Kalbar, Cornelis sudah menjabat dua periode. Alangkah baiknya periode berikutnya, figur yang muncul sebagai representasi masyarakat pesisir dan pantai, demi kebersamaan segenap lapisan masyarakat,” ungkap Arifin.
Siap Cagub Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie memastikan kader internal diprioritaskan merebut kursi Gubernur Kalbar periode 2018–2023. “Saya sendiri sebagai salah satu bakal calon yang sudah mempersiapkan diri maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar pada Juni 2018 mendatang,” kata Syarif.
Ketua DPP Partai Golkar Koordinator Wilayah Kalimantan, Melki Laka Lena mengatakan, belum memikirkan calon yang akan diusung dalam Pilgub Kalbar tahun 2018, karena masih melakukan konsolidasi internal.
“Partai Golkar masih fokus pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munlaslub) bersama kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie,” ujar Melki.
Setelah dipilih Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munaslub, dilanjutkan dengan konsolidasi di daerah. Termasuk di antaranya menjaring bakal calon Gubernur Kalbar. Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmadi Usman memastikan kader internal diprioritaskan untuk bertarung merebur kursi Gubernur Kalbar tahun 2018 mendatang. “Tapi tergantung hasil survei. Kalau elektabilitas kader internal belum sesuai harapan, baru dicari figur dari luar,” kata Ahmadi. Ketika ditanya apakah akan mengusung Sutarmidji yang kader PPP, Ahmadi Usman, menolak memberikan komentar, karena waktu masih lama.
IPM Rendah
Sekda Kalimantan Barat (Kalbar), M. Zeet Hamdy Assovie, mengatakan belum maksimalnya infrastruktur dasar yang ada di Kalbar, menyebabkan provinsi itu masih menempati posisi ke 29 nasional untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk IPM di Kalbar masih menempati peringkat 29 nasional dengan nilai 64,89. Beberapa komponen belum bergerak untuk menunjang penambahan dari nilai tersebut," kata M Zeet di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, sebagai persiapan infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang harus di gerakan seperti jalan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya.
Menurutnya, yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait tujuan pembangunan bukan mengejar indeks tetapi bagaimana mengajak masyarakat untuk berpikir dan mau mengubah diri baik dari sisi pendidikan, menurunkan kematian bayi, dan meningkatkan PDB.
"Terkait hal itu, perencanaan merupakan hal utama dalam melakukan pekerjaan untuk itu lah pola budaya sangat di penting untuk diubah," tuturnya - See more at: http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/02/26/karolin-margret-natasa-daftar-balon-bupati-landak-figur-cagub-kalbal-bermunculan#sthash.Iov8FxF6.dpuf
Bursa calon Gubernur Kalbar pertengahan
Juni 2018, bermunculan setelah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (F-PDIP DPR), Karolin Margret Natasa
mendaftar menjadi bakal calon Bupati Landak periode 2017–2022.
Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi Alqadrie mengatakan, PDIP di Kalbar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, tetap jadi rujukan dan dipastikan tidak akan menjagokan Karolin sebagai calon gubernur, apabila sudah dilantik menjadi Bupati Landak.
Sesuai ketentuan terbaru, seorang anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), mesti mundur terlebih dahulu, apabila ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Seorang bupati atau walikota, harus mundur untuk bisa ikut Pilkada Gubernur. “Figur bermunculan seperti Walikota Pontianak Sutarmidji, Bupati Mempawah Ria Norsan, Bupati Landak Adrianus Asia dan Bupati Sanggau Paulos Hadi. Ini kalau bicara masalah konteks PDIP,” kata Usmulyadi, Kamis (25/2).
Empat orang ini dikenal dekat, sangat loyal dan menghormati Cornelis dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalbar, dan Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar. Dari empat bupati dimaksud, Sutarmidji, Adrianus dan Ria Norsan, paling berpeluang diusung PDIP, karena sudah menjabat dua periode.
Sedangkan Paulos Hadi, baru satu periode menjabat. Sehingga ada pertimbangan kesinambungan pembangunan yang mesti diperhitungkan di Kabupaten Sanggau.
Kendati demikian, figur lain seperti Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, mantan Bupati Sintang Milton Crosby dan anggota DPR, Syarif Abdullah Alqadrie tidak bisa dianggap remeh, karena masing-masing sudah memiliki massa pendukung yang banyak.
Pemuda Kabupaten Landak Busri menyebutkan, majunya Karolin Margret Natasa sebagai calon Bupati Landak 2017, berdampak pada calon lain minder sebelum bertarung. Menurutnya, sosok Karolin, tak lain anak Gubernur Kalbar, Cornelis ini di Kabupaten Landak sudah tenar dan dikenal masyarakat.
Ia memprediksi, kekuatan dimiliki Karolin, sebagai politisi PDI Perjuangan, juga anggota DPR justru belum ditandingi oleh calon lain. “Saya lihat calon lain yang maju belum gencar melakukan kampanye. Politik pencitraan juga belum massif dilakukan,” tuturnya.
Belum Bahas
Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menegaskan, belum dilakukan pembahasan siapa yang akan diusung dalam Pilgub tahun 2018. Karena selaku ketua partai, kebijakan Cornelis masih dominan untuk merekomendasikan calon yang akan diusung.
“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Pilgub pada Juni 2018, tahapannya mulai berjalan pertengahan tahun 2017. Tinggal satu tahun lagi, tapi belum ada pembahasan di PDIP,” ungkap Sudarno.
Tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Arifin Ramdan mengharapkan, Pilgub tahun 2018 mendatang, bisa berjalan sesuai harapan, dengan muncul warna lain sebagai implementasi keberagaman.
“Sekarang Gubernur Kalbar, Cornelis sudah menjabat dua periode. Alangkah baiknya periode berikutnya, figur yang muncul sebagai representasi masyarakat pesisir dan pantai, demi kebersamaan segenap lapisan masyarakat,” ungkap Arifin.
Siap Cagub Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie memastikan kader internal diprioritaskan merebut kursi Gubernur Kalbar periode 2018–2023. “Saya sendiri sebagai salah satu bakal calon yang sudah mempersiapkan diri maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar pada Juni 2018 mendatang,” kata Syarif.
Ketua DPP Partai Golkar Koordinator Wilayah Kalimantan, Melki Laka Lena mengatakan, belum memikirkan calon yang akan diusung dalam Pilgub Kalbar tahun 2018, karena masih melakukan konsolidasi internal.
“Partai Golkar masih fokus pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munlaslub) bersama kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie,” ujar Melki.
Setelah dipilih Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munaslub, dilanjutkan dengan konsolidasi di daerah. Termasuk di antaranya menjaring bakal calon Gubernur Kalbar. Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmadi Usman memastikan kader internal diprioritaskan untuk bertarung merebur kursi Gubernur Kalbar tahun 2018 mendatang. “Tapi tergantung hasil survei. Kalau elektabilitas kader internal belum sesuai harapan, baru dicari figur dari luar,” kata Ahmadi. Ketika ditanya apakah akan mengusung Sutarmidji yang kader PPP, Ahmadi Usman, menolak memberikan komentar, karena waktu masih lama.
IPM Rendah
Sekda Kalimantan Barat (Kalbar), M. Zeet Hamdy Assovie, mengatakan belum maksimalnya infrastruktur dasar yang ada di Kalbar, menyebabkan provinsi itu masih menempati posisi ke 29 nasional untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk IPM di Kalbar masih menempati peringkat 29 nasional dengan nilai 64,89. Beberapa komponen belum bergerak untuk menunjang penambahan dari nilai tersebut," kata M Zeet di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, sebagai persiapan infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang harus di gerakan seperti jalan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya.
Menurutnya, yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait tujuan pembangunan bukan mengejar indeks tetapi bagaimana mengajak masyarakat untuk berpikir dan mau mengubah diri baik dari sisi pendidikan, menurunkan kematian bayi, dan meningkatkan PDB.
"Terkait hal itu, perencanaan merupakan hal utama dalam melakukan pekerjaan untuk itu lah pola budaya sangat di penting untuk diubah," tuturnya - See more at: http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/02/26/karolin-margret-natasa-daftar-balon-bupati-landak-figur-cagub-kalbal-bermunculan#sthash.Iov8FxF6.dpuf
Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi Alqadrie mengatakan, PDIP di Kalbar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, tetap jadi rujukan dan dipastikan tidak akan menjagokan Karolin sebagai calon gubernur, apabila sudah dilantik menjadi Bupati Landak.
Sesuai ketentuan terbaru, seorang anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), mesti mundur terlebih dahulu, apabila ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Seorang bupati atau walikota, harus mundur untuk bisa ikut Pilkada Gubernur. “Figur bermunculan seperti Walikota Pontianak Sutarmidji, Bupati Mempawah Ria Norsan, Bupati Landak Adrianus Asia dan Bupati Sanggau Paulos Hadi. Ini kalau bicara masalah konteks PDIP,” kata Usmulyadi, Kamis (25/2).
Empat orang ini dikenal dekat, sangat loyal dan menghormati Cornelis dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalbar, dan Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar. Dari empat bupati dimaksud, Sutarmidji, Adrianus dan Ria Norsan, paling berpeluang diusung PDIP, karena sudah menjabat dua periode.
Sedangkan Paulos Hadi, baru satu periode menjabat. Sehingga ada pertimbangan kesinambungan pembangunan yang mesti diperhitungkan di Kabupaten Sanggau.
Kendati demikian, figur lain seperti Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, mantan Bupati Sintang Milton Crosby dan anggota DPR, Syarif Abdullah Alqadrie tidak bisa dianggap remeh, karena masing-masing sudah memiliki massa pendukung yang banyak.
Pemuda Kabupaten Landak Busri menyebutkan, majunya Karolin Margret Natasa sebagai calon Bupati Landak 2017, berdampak pada calon lain minder sebelum bertarung. Menurutnya, sosok Karolin, tak lain anak Gubernur Kalbar, Cornelis ini di Kabupaten Landak sudah tenar dan dikenal masyarakat.
Ia memprediksi, kekuatan dimiliki Karolin, sebagai politisi PDI Perjuangan, juga anggota DPR justru belum ditandingi oleh calon lain. “Saya lihat calon lain yang maju belum gencar melakukan kampanye. Politik pencitraan juga belum massif dilakukan,” tuturnya.
Belum Bahas
Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menegaskan, belum dilakukan pembahasan siapa yang akan diusung dalam Pilgub tahun 2018. Karena selaku ketua partai, kebijakan Cornelis masih dominan untuk merekomendasikan calon yang akan diusung.
“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Pilgub pada Juni 2018, tahapannya mulai berjalan pertengahan tahun 2017. Tinggal satu tahun lagi, tapi belum ada pembahasan di PDIP,” ungkap Sudarno.
Tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Arifin Ramdan mengharapkan, Pilgub tahun 2018 mendatang, bisa berjalan sesuai harapan, dengan muncul warna lain sebagai implementasi keberagaman.
“Sekarang Gubernur Kalbar, Cornelis sudah menjabat dua periode. Alangkah baiknya periode berikutnya, figur yang muncul sebagai representasi masyarakat pesisir dan pantai, demi kebersamaan segenap lapisan masyarakat,” ungkap Arifin.
Siap Cagub Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie memastikan kader internal diprioritaskan merebut kursi Gubernur Kalbar periode 2018–2023. “Saya sendiri sebagai salah satu bakal calon yang sudah mempersiapkan diri maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar pada Juni 2018 mendatang,” kata Syarif.
Ketua DPP Partai Golkar Koordinator Wilayah Kalimantan, Melki Laka Lena mengatakan, belum memikirkan calon yang akan diusung dalam Pilgub Kalbar tahun 2018, karena masih melakukan konsolidasi internal.
“Partai Golkar masih fokus pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munlaslub) bersama kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie,” ujar Melki.
Setelah dipilih Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munaslub, dilanjutkan dengan konsolidasi di daerah. Termasuk di antaranya menjaring bakal calon Gubernur Kalbar. Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmadi Usman memastikan kader internal diprioritaskan untuk bertarung merebur kursi Gubernur Kalbar tahun 2018 mendatang. “Tapi tergantung hasil survei. Kalau elektabilitas kader internal belum sesuai harapan, baru dicari figur dari luar,” kata Ahmadi. Ketika ditanya apakah akan mengusung Sutarmidji yang kader PPP, Ahmadi Usman, menolak memberikan komentar, karena waktu masih lama.
IPM Rendah
Sekda Kalimantan Barat (Kalbar), M. Zeet Hamdy Assovie, mengatakan belum maksimalnya infrastruktur dasar yang ada di Kalbar, menyebabkan provinsi itu masih menempati posisi ke 29 nasional untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk IPM di Kalbar masih menempati peringkat 29 nasional dengan nilai 64,89. Beberapa komponen belum bergerak untuk menunjang penambahan dari nilai tersebut," kata M Zeet di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, sebagai persiapan infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang harus di gerakan seperti jalan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya.
Menurutnya, yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait tujuan pembangunan bukan mengejar indeks tetapi bagaimana mengajak masyarakat untuk berpikir dan mau mengubah diri baik dari sisi pendidikan, menurunkan kematian bayi, dan meningkatkan PDB.
"Terkait hal itu, perencanaan merupakan hal utama dalam melakukan pekerjaan untuk itu lah pola budaya sangat di penting untuk diubah," tuturnya - See more at: http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/02/26/karolin-margret-natasa-daftar-balon-bupati-landak-figur-cagub-kalbal-bermunculan#sthash.Iov8FxF6.dpuf
No comments:
Post a Comment