Berbicara lebih lanjut mengenai kiprah perpolitikan orang Dayak, rasanya kita berada di dunia yang sempit namun terasa amat luas, meningat tarik menarik kepentingan, primordialisme,agamis,marjinalisasi dan realita yang amat komplek. Dayak sejatinya sudah mulai mengenal politik semenjak dibentuknya beberapa gerakan politik termasuk Partai Persatuan Dayak yang mampu mengantarkan beberapa putra asli Dayak menjabat sebagai pimpinan di daerahnya. Semisal di Kalimantan Tengah dengan Tjilik Riwut sebagai Gubenur, atau J.C Oevang Oeraay, juga sebagai gubernur orang Dayak pertama di Kalimantan Barat.
Pada awal-awal masa kemerdekaan, peta perpolitikan kita masih memungkinkan masyarakat Dayak untuk terlibat langsung karena ada peluang yang cukup baik untuk menduduki kursi tertinggi di daerah. Namun semenjak orde baru berkuasa, kesempatan itu ditutup kembali selama lebih dari tiga dasawarsa. Kepemimpinan, akses politik dan kesempatan menjabat dipemerintahan ditutup oleh kebijakan orde baru yang sentralistik. Dayak praktis hanya sebagai penonton dan supporter yang setia di tanahnya sendiri.
Marjinalisasi politik ini diterapkan di bumi Kalimantan karena factor sentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Pemimpin-pemimpin daerah biasanya di drop dari pusat, dan walaupun ada pemimpin dari Kalimantan, kontaminasi dan konspirasi politik dari pusat amat dominan. Gubenur “pesanan” dari jakartalah yang biasanya memimpin Kalimantan. Di Kalimantan Barat sendiri tercatat baru dua Gubenur yang asli dari bangsa Dayak, yakni di masa orde lama 1960-1966, johanes Chrissostomus Oevang Oeray dan Gubenur di masa reformasi 2008-2013, Cornelis MH.
Bersambung.........
Pada awal-awal masa kemerdekaan, peta perpolitikan kita masih memungkinkan masyarakat Dayak untuk terlibat langsung karena ada peluang yang cukup baik untuk menduduki kursi tertinggi di daerah. Namun semenjak orde baru berkuasa, kesempatan itu ditutup kembali selama lebih dari tiga dasawarsa. Kepemimpinan, akses politik dan kesempatan menjabat dipemerintahan ditutup oleh kebijakan orde baru yang sentralistik. Dayak praktis hanya sebagai penonton dan supporter yang setia di tanahnya sendiri.
Marjinalisasi politik ini diterapkan di bumi Kalimantan karena factor sentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Pemimpin-pemimpin daerah biasanya di drop dari pusat, dan walaupun ada pemimpin dari Kalimantan, kontaminasi dan konspirasi politik dari pusat amat dominan. Gubenur “pesanan” dari jakartalah yang biasanya memimpin Kalimantan. Di Kalimantan Barat sendiri tercatat baru dua Gubenur yang asli dari bangsa Dayak, yakni di masa orde lama 1960-1966, johanes Chrissostomus Oevang Oeray dan Gubenur di masa reformasi 2008-2013, Cornelis MH.
Bersambung.........
No comments:
Post a Comment